Beberapa hari ini santer tersiar kabar bahwa harga jual gas alam cair (LNG) yang berasal dari blok Tangguh-Papua ke China terlalu murah yaitu pada kisaran US$ 3,4 per juta british thermal unit (MMBTU), padahal harga LNG dipasaran dunia lebih dari harga tersebut yaitu US$ 20 per MMBTU. Penentuan harga jual LNG Tangguh adalah saat pemerintahan dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri (2002) dan sampai dengan pemerintahan saat ini masih tetap dengan harga US$3,4 per MMBTU dengan masa kontrak penjualan selama 25 tahun. Dengan demikian dari tahun 2002 sampai sekarang cuma didapat US$ 600 juta, padahal dengan harga pasar saat ini mampu didapat sebesar US$ 3,6 miliar per tahun sehingga potential loss income yang diderita Indonesia mencapai US$ 75 miliar. Bahkan sekarang harga jual LNG Tangguh ke China lebih murah dibandingkan harga jual gas LPG ukuran 3 kg dari Pertamina ke masyarakat. Temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), harga jual tabung LPG ukuran 3 kg dari Pertamina ke rakyat miskin setara dengan US$ 9,9 per MMBTU sedangkan harga jual LNG ke China sebesar US$ 3,4 per MMBTU. Ajaibnya, selisih harga jual tersebut diamini oleh salah satu anggota tim negosiasi penjualan gas Tangguh. Dan Perusahaan Gas Negara (PGN) menjual gas sebesar U$S 5,5 per MMBTU kepada industri nasional. Jadi pemerintah menjual gas kepada rakyatnya sendiri lebih mahal daripada menjual ke China !!!!. (harian Kontan, kamis 28 Agustus 2008 halaman 2).
Doktrin kesejahteraan negara adalah berusaha untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya, artinya negara dalam hal transaksi perdagangan dengan negara lain harus menjual produk jauh lebih mahal dibandingkan menjual ke rakyatnya sendiri. Orang waraspun pasti mengiyakan doktrin tersebut. Hal yang amat paradoksal ialah indonesia ini (baca: pemerintah), antara omongan dengan realitas sangat bertolak belakang dan nampaknya pemerintah lebih senang menyengsarakan rakyatnya dibandingkan menyejahterakan. Rasanya kita musti menanyakan kepada pemerintah, masihkan punya akal sehat dan hati nurani yang bersih ataukah saat itu kalkulator milik pemerintah Indonesia sudah rusak ??? Wallahu'alam.
SBY tdk boleh menyalahkan Presiden sebelumnya tp harus dinegoisasi ulang kontraknya krn yg bikin adalah menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro jadi dia yg harus bertanggung jawab
BalasHapusApapun yang dibuat anak buahnya, seharusnya presiden harus mengerti dan mengetahui garis besarnya keputusan meski tidak perlu detail teknisnya. Jadi tetap beban moral dan tanggung jawab bermuara ke mbok megawati. Kabarnya dua orang saat itu yaitu purnomo dan taufik kiemas yg berperan besar dalam masalah itu.
BalasHapus